Anies Baswedan menghebohkan publik dengan janji kampanyenya. Ia berjanji akan menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk guru, jika terpilih menjadi Presiden. Kebijakan ini telah mencuri perhatian banyak orang, menimbulkan berbagai reaksi dan perdebatan di kalangan masyarakat dan para pakar ekonomi.
Anies Baswedan mengusulkan kebijakan gratisan PBB sebagai upaya untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi para guru. Ia berpendapat bahwa dengan menghilangkan beban PBB, para guru akan memiliki lebih banyak dana yang bisa dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari atau pengembangan profesional mereka. Anies juga berargumen bahwa kebijakan ini akan meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memberikan keadilan sosial.
Namun, banyak pihak yang skeptis terhadap kebijakan gratisan PBB oleh Anies Baswedan. Mereka mengkhawatirkan dampak negatif yang mungkin terjadi pada stabilitas keuangan pemerintah dan pelayanan publik lainnya. Para kritikus menganggap bahwa janji Anies ini terlalu populis dan hanya merupakan strategi politik untuk mendapatkan dukungan massa, terlepas dari kenyataan keuangan yang sulit di dalam praktiknya.
Penggratiskan PBB juga dipandang kontroversial karena menimbulkan pertanyaan tentang keadilan sosial. Beberapa orang berpendapat bahwa kebijakan ini cenderung memihak golongan tertentu, seperti para guru, tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang lain. Selain itu, kebijakan ini juga bisa menyebabkan hilangnya pendapatan yang signifikan bagi pemerintah, yang nantinya dapat berdampak negatif pada pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan sektor publik lainnya.
Para ahli ekonomi juga meragukan kelayakan kebijakan gratisan PBB ini. Mereka menekankan bahwa pemerintah perlu mengumpulkan pajak untuk membiayai program-program sosial dan pembangunan. PBB sendiri memiliki peran penting dalam membiayai pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan menggratiskan PBB, sumber pendapatan penting ini akan hilang atau berkurang drastis, dan hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran negara.
Dalam menyikapi janji kampanye Anies Baswedan mengenai penggratiskan PBB, penting bagi masyarakat dan para pemilih untuk melihat secara objektif implikasi kebijakan tersebut. Meskipun ide penggratiskan PBB dapat terdengar menarik, perlu dipertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap perekonomian dan stabilitas keuangan negara. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan yang bertanggung jawab.
Dalam demokrasi, kampanye politik sering kali berisi janji-janji yang menarik perhatian. Namun, sebagai pemilih yang cerdas, penting bagi kita untuk melakukan penilaian yang bijaksana dan kritis terhadap janji-janji tersebut. Menyelidiki implikasi kebijakan, mendengarkan pendapat para ahli, dan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan publik adalah langkah-langkah penting dalam membentuk pandangan kita terhadap kebijakan politik yang diusulkan.